Bandung, Jabar.Wartanusa.id – Kegiatan Reses sidang Taunan ke II masa sidang Tahun 2019-2020 di laksanakan di wilayah dapil 3 yang bertempat di aula Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung jawa Barat dalam kegiatan tersebut dihadiri Muspika dan aparatur pemerintah desa, para Rw dan Rt serta tamu undangan Senin 9 Maret 2020.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan, S.Ip,M.hum ketika di wawancari oleh awak media menyampaikan “Pungsi dan tusga kami di komisi V meliputi” Kesejahteraan Rakyat, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.
Pantauan awak media di acara tersebut, warga cukup antusias, terlihat dari banyaknya warga yang hadir serta menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Desa Cimekar. sehingga Kami menyerap terkait aspirasi warga.
Terkait aspirasi warga, Dadang Kurniawan mengatakan,” banyak warga yang mengeluh masalah pendidikan, terutama masalah biaya dan masih terjadi Pungutan Liar (Pungli) yang dibebankan kepada orangtua siswa. Saya sudah tekankan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau masih ada, segera lapor ke saya!!,” tegasnya.
”Anggaran untuk pendidikan itu 20% dari total APBD sudah cukup besar. Jadi tidak ada alasan Pungli lagi,” imbuhnya.
Saya sebagai warga sangat kecewa, karena hal ini sangat mengganggu sistem pendidikan. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor, bahwa indek IPM di Jawa Barat masih rendah,” ujarnya.
Di akhir sesi wawancara, Dadang mengatakan,” kita sebagai anggota dewan akan mendorong pemerintah untuk mewajibkan setiap kecamatan, minimal harus ada 2 (dua) sekolah negeri, SMP dan SMK Negeri, dan untuk awak media tolong bantu saya untuk mengawasi sekolah-sekolah negeri yang masih saja melakukan Pungli. Kalau ada temuan, bisa menghubungi saya, ungkapanya. (Yopi.hsp).
